Beranda > Pendidikan > “Pengkastaan” Sekolah Marginalkan Siswa Miskin

“Pengkastaan” Sekolah Marginalkan Siswa Miskin

“Pengkastaan” sekolah kian memarjinalkan siswa miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu. Gejala ini sudah tampak seiring bermunculannya berbagai sekolah dengan beragam sebutan, seperti sekolah unggulan, sekolah plus, dan sekolah bertaraf internasional. “Gejala tersebut sudah mulai terlihat saat ini. Sekolah mulai tingkat SD hingga SMA diberi macam label. Semakin tinggi kasta sekolah akan semakin besar dana yang mesti disediakan oleh orangtua siswa. Pada akhirnya, peserta didik yang berasal dari keluarga miskin akan terbatasi dalam memperoleh akses pendidikan bermutu,” kata Manajer Divisi Pelayanan Pu- blik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, kepada SP, di Jakarta, Minggu (16/9).

Dia mengatakan, pemberian label terhadap sekolah-sekolah akan mempertajam segregasi antarkelas sosial ekonomi. “Anak-anak bangsa dari strata sosial paling rendah kian sulit untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu,” katanya.

Ditambahkan, pemberian label pada sekolah-sekolah jelas memicu tingginya biaya pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Belum lagi, kini pemerintah tengah berupaya menerapkan badan hukum pendidikan (BHP) di berbagai jenjang pendidikan.

Akibatnya, lanjut Ade, biaya sekolah menjadi sangat mahal, sehingga, kelompok miskin tidak mampu mengakses pelayanan pendidikan yang merupakan hak mereka. “Ini semakin memperluas jurang antara pendidikan untuk kelompok miskin dan kaya,” katanya.

Ade menegaskan, bagaimana pun juga anak miskin sebagai warga negara mempunyai hak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

“Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat ini juga diperkuat dalam Artikel 26 (1) dari Universal Declaration of Human Rights, yang menyebutkan: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages,” katanya.

Liberalisasi Pendidikan

Di tempat terpisah, pakar pendidikan Winarno Surakhmad mengemukakan, maraknya sekolah dengan berbagai sebutan unggulan atau SBI merupakan manifestasi dari liberalisasi di sektor pendidikan.

“Dengan demikian, pemerintah secara sadar dan sistematis menutup akses orang miskin untuk menikmati pendidikan dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sekolah menengah sampai perguruan tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan, adanya “pengkastaan” sekolah telah melengkapi luka orang miskin, yang tertutup aksesnya mengenyam pendidikan, karena selama ini sistem pendidikan nasional secara umum telah mengarah pada perubahan global yang tidak dibendung.

“Munculnya sekolah-sekolah internasional mulai dari TK sampai SMA dengan biaya yang begitu mahal, telah menutup peluang orang miskin mendapatkan pendidikan, meskipun secara konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” katanya.

Dia menambahkan, Indonesia adalah negara kaya namun penduduknya masih terbilang banyak yang berada pada strata sosial terendah.

“Penderitaan itu diperparah ketika pemerintahnya mau lepas tangan dari tanggung jawab negara atas biaya pendidikan rakyatnya. Kalau sudah begini, kapan orang miskin menikmati pendidikan,” tegasnya.

Sumber : SuaraPembaruan.com

Kategori:Pendidikan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: