Reformasi Kesehatan Obama Disetujui Kongres AS

Terlepas dari kontroversinya sebuah negara yang bernama Amerika, tapi pemerintahan mereka memperjuangkan hak-hak memperoleh kesehatan bagi rakyat nya sendiri, bagaimana dengan di Indonesia ?

Washington, Seperti yang telah diyakini Presiden AS Barack Obama, Kongres AS menyetujui rancangan undang-undang (RUU) reformasi kesehatan. Dalam voting yang diadakan Minggu, 21 Maret waktu setempat, RUU kesehatan tersebut disetujui oleh 219 anggota. Sedangkan 212 anggota menolaknya.

Kini RUU tersebut tinggal menunggu ditandatangani oleh Obama untuk menjadi legislasi baru yang bersejarah. Menurut sejumlah anggota Kongres, Obama diperkirakan akan meneken RUU tersebut secepatnya pada Selasa, 23 Maret waktu setempat.

Keberhasilan lolosnya RUU ini menandai reformasi kesehatan terbesar di AS yang akan memperluas asuransi kesehatan bagi sekitar 32 juta warga AS yang belum memiliki asuransi.

Begitu RUU kesehatan ini dilaksanakan, nantinya hampir seluruh warga AS, tepatnya 95 persen populasi akan memiliki asuransi kesehatan.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyambut gembira momen bersejarah ini. “Ini proposal rakyat Amerika yang menghormati tradisi negara kita,” ujarnya seperti dilansir AFP, Senin (22/3/2010).

RUU kesehatan ini merupakan salah satu janji utama Obama selama kampanye kepresidenan tahun 2008 lalu. Obama telah berjuang keras untuk menggolkan RUU yang mendapat penolakan penuh dari Partai Republik ini.

Obama dijadwalkan menyampaikan pidato langsung dari Gedung Putih pada Minggu malam waktu setempat mengenai hasil voting ini.

Dalam sebuah suratnya terbukanya kepada publik, Obama menjelaskan kenapa isu kesehatan menjadi sangat krusial di AS dengan mengisahkan cerita tentang Natoma Canfield.

“Natoma adalah penderita kanker dan untuk itu dia menjadi nasabah asuransi kesehatan,” Obama memulai kisahnya.

Namun, perusahaan asuransi terus menaikkan preminya tiap tahun. Bahkan sampai US$ 10.000 (Rp 91 juta) tiap bulan. Natoma tak sanggup lagi dan berhenti menjadi nasabah asuransi. Dia lalu menyurati Obama dan berkeluh kesah.

“Dua minggu lalu Natoma kolaps. Dia terkena leukimia (kanker darah). Dia kebingungan bagaimana dia bisa selamat secara finansial. Saya sekarang bicara karena Natoma,” jelas Obama.

Menurut dia, ternyata masih banyak warga negara AS lain seperti Natoma. Penghasilan mereka tidak seberapa dan mereka berhadapan dengan premi asuransi kesehatan yang mahal. Ketika mereka sakit, sudah tidak ada.

“Ibu saya juga meninggal karena kanker. Dalam enam bulan terakhir hidupnya, saya masih melihat dia berdebat dengan perusahaan asuransi kesehatannya,” ungkap Obama.

(ir/ir)

Sumber : http://health.detik.com

Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Sekolah Gratis

Pemerintah dinilai tidak serius merealisasikan sekolah gratis, terutama untuk pendidikan dasar sembilan tahun. Padahal, pendidikan bagi anak-anak usia wajib belajar tidak dapat ditawar-tawar lagi di tengah kemerosotan pencapaian pendidikan untuk semua (Education For All/EFA).

Sesuai evaluasi UNESCO, peringkat pencapaian pendidikan untuk semua (EFA) untuk Indonesia merosot dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia.

”Pemerintah memang tidak serius untuk merealisasikan penuntasan wajib belajar yang berkualitas. Sampai sekarang pemerintah masih saja disibukkan dengan mengalkulasi apa yang ditanggung pemerintah dan apa yang mesti ditanggung daerah,” kata Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR, di Jakarta, Kamis (13/12).

Oleh karena itu, kata Ferdiansyah, DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan dan RPP Wajib Belajar sehingga ada kejelasan bagaimana pendanaan dan pelaksanaan pendidikan dasar bisa dilaksanakan di lapangan.

”DPR mendesak pemerintah supaya bisa menyelesaikan PP Pendanaan dan PP Wajib Belajar paling lama Juni 2008 supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam pendanaan di APBN,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Darmaningtyas, pengamat pendidikan dari Taman Siswa, menyayangkan jika pemerintahan saat ini tetap saja menganggap anggaran pendidikan sebagai beban APBN. Padahal, di dalam konstitusi secara jelas dinyatakan pemenuhan pendidikan, terutama pendidikan dasar, merupakan tanggung jawab negara.

Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan pemerintah sebenarnya terus memperjuangkan supaya alokasi anggaran untuk pendidikan terus meningkat. Berbagai peraturan pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memang belum selesai karena masih belum mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan HAM.

Sumber : Kompas.Co.Id